Jakarta, 4 Agustus 2025 – Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) dan Kementerian Hukum memperkuat sinergi dalam mendukung transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem e-Katalog. Kolaborasi ini terjalin dalam audiensi strategis yang berlangsung di kantor Kementerian Hukum, membahas implementasi INAPROC versi 6 (V6), serta partisipasi bersama dalam ajang Intellectual Property (IP) Expo 2025.
Audiensi ini dihadiri oleh Kepala Biro Kementerian Hukum, Ibu Itun Wardatul Hamro, enam perwakilan Tim UKPBJ, serta jajaran pengurus AKEN yang dipimpin oleh Ketua Umum AKEN, Bapak Sutardi.
Fokus Pembahasan: Transformasi Digital dan Penguatan Regulasi
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Hukum menyampaikan komitmennya untuk mendukung adopsi sistem INAPROC V6 dan menyambut baik sinergi dengan AKEN. Ibu Itun menyoroti pentingnya peningkatan pemahaman tim internal terhadap kebijakan terbaru, termasuk terkait harga, TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), dan proses audit.
Ketua Umum AKEN, Bapak Sutardi, dalam paparannya menjelaskan evolusi sistem e-Katalog dari versi 5 ke INAPROC V6 dan program-program sosialisasi AKEN ke berbagai UKPBJ. AKEN juga memperkenalkan agenda strategisnya, termasuk rencana besar Indonesian Supplier & Procurement Expo (ISPE) 2026.
Kementerian Hukum Gandeng LKPP dan Telkom GovTech di IP Expo 2025
Salah satu hasil konkret dari audiensi ini adalah rencana kolaborasi dalam IP Expo 2025 yang akan diselenggarakan di SMESCO Jakarta pada 13–16 Agustus 2025. Kementerian Hukum akan membuka booth kolaboratif bersama LKPP dan Telkom GovTech yang secara khusus akan melayani konsultasi terkait kendala teknis sistem INAPROC yang dihadapi oleh pelaku usaha, terutama penyedia barang dan jasa pemerintah.
"Booth ini akan menjadi one-stop solution bagi pelaku usaha yang mengalami hambatan akses atau kendala teknis pada sistem pengadaan elektronik. Pengusaha dapat langsung berkonsultasi dengan perwakilan dari Kementerian Hukum, LKPP, dan Telkom GovTech di lokasi," jelas Ibu Itun.
IP Expo 2025 sendiri menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari pameran, executive forum, workshop, business matching, kontes, IP clinic, hingga IP awards. Kementerian Hukum juga akan mengisi satu sesi edukasi yang membahas pendaftaran merek dan akses ke e-Katalog bagi pelaku usaha.
AKEN turut mendukung kegiatan ini dengan menghadirkan penyedia anggota yang siap berbagi pengalaman dan solusi dalam proses onboarding ke e-Katalog versi terbaru.
Tantangan INAPROC V6 dan Komitmen Kolaborasi
AKEN dan Kementerian Hukum juga membahas sejumlah tantangan yang dihadapi dalam implementasi INAPROC V6, termasuk penyesuaian proses bisnis yang masih berjalan dan berbagai kendala teknis di lapangan. Komunikasi intensif antara seluruh pihak termasuk dengan LKPP sebagai regulator utama dianggap sangat penting untuk memastikan kelancaran transisi sistem ini.
"Sinergi ini bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang membangun ekosistem pengadaan yang inklusif, transparan, dan akuntabel," tegas Bapak Sutardi.
Menuju Ekosistem e-Katalog yang Berkelanjutan
Melalui audiensi ini, AKEN menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem e-Katalog dan mendorong percepatan transformasi digital pengadaan. Kerja sama lintas lembaga, termasuk dalam forum-forum publik seperti IP Expo 2025, menjadi langkah nyata menuju ekosistem pengadaan nasional yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
